Description

Aceh menerima alokasi anggaran yang besar sejak diberlakukannya Otonomi Khusus. Yang kemudian menjadikannya salah satu provinsi dengan posisi fiskal paling istimewa di Indonesia. Namun di balik limpahan dana yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun, tingkat kemiskinan tetap tinggi dan kesenjangan antarwilayah justru semakin mencolok.

Kota-kota besar mencatat kemajuan, sementara banyak kabupaten tertinggal dalam infrastruktur sekaligus layanan dasar. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa masalah utama bukan lagi soal jumlah dana, melainkan bagaimana anggaran dijalankan.

Buku Anggaran dan Kemiskinan di Aceh mencoba mengurai paradoks tersebut dengan pendekatan kritis dan berbasis data sekaligus menjawab mengapa dana besar belum tentu berarti pembangunan berhasil dan mengapa kemiskinan bisa bertahan bahkan di tengah kelimpahan fiskal.